01814     2200229   4500001002100000005001500021035002000036008004100056245018300097260005300280300004500333084001900378520098100397082001301378650002501391650001601416250001101432500006501443110003501508700002601543990001501569INLIS00000000000174320250430120055  a0010-1118001743250430                g          1 ind  1 aPrivatisasi penyelenggaraan penyuluhan pertanian di kabupaten/kota : laporan pengkajian /cPusat Pengkajian SDM Pertanian; Tim pelaksana kajian, Bambang Agus Irianto ... [et al.]  aJakarta :bPusat Pengkajian SDM Pertanian,c2001  avi, 122 p. :bill. ;c26 cm.e+ Lampiran  a63.001.8 PUS p  aPrivatisasi penyelenggaraan penyuluhan merupakan gagasan yang dapat berpengaruh pada perubahan susunan kelembagaan, kebijakan pembangunan, serta pelaksanaan otonomi dan desentralisasi pembangunan peprtanian. Pengkajian ini bertujuan untuk mengidentifikasi bentuk privatisasi yang mungkin dikembangkan, mengetahui fakator-faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan penyuluhan, serta mengusulkan kebijakan yang mendukung privatisasi penyuluhan pertanian di tingkat daerah. Hasil kajian mneunjukkan bahwa sudah berkembang pelaksanaan kegiatan penyuluhan oleh pihak swasta, namun demikian peran pemerintah tetap dibutuhkan terutama dalam hal sumber informasi, pendidik dan pelatih, dan sarana penyuluhan modern. Ketergantungan petani pada peran pemerintah, antara lain disebabkan karena rendahnya kemampuan petani untuk membayar jasa penyuluhan swasta, pemerintah sebagai perencana dan pelaksan monitoring program penyuluhan, serta dinamika program penyuluhan yang cepat berubah.  a63.001.8 4aEXTENSION ACTIVITIES 4aURBAN AREAS  aCet. 1  aBibl.: p. 119-122.-- Termasuk 4 lampiran sebanyak 36 halaman2 aPUSAT PENGKAJIAN SDM PERTANIAN1 aIRIANTO, Bambang Agus  a301/D/2006